e-mail: hawepos_online@yahoo.com
 
Foto Ilustrasi
 
 
  Thursday, 17-Jul-2003
edisi lalu
 

PUNGUTAN ILEGAL DI TU SASTRA


Iin, mahasiswa Sastra Indonesia '99, mengaku membayar Rp. 1000 untuk mengambil transkip nilainya. Sedangkan Ina, alumnus D III Inggris yang sekarang melanjutkan studinya di ekstensi FISIP harus membayar Rp. 3000 untuk melegalisir ijasahnya sebanyak sepuluh lembar.
Pungutan tersebut menurut Ali, alumnus Sastra Inggris '98 tidaklah legal. Ia mengatakan bahwa pungutan tersebut adalah usaha sampingan TU karena kurangnya biaya kesejahteraan dari Fakultas. Hal senada juga dikemukakan oleh Fatma, mahasiswa D III Perpin '00. Ia mengaku tidak tahu-menahu atas pengalokasian dana tersebut dan kalaupun legal harus ada keterlibatan mahasiswa dalam pelegalannya.
Tetapi Pembantu Dekan II, Drs. Sunarwoto M.Ed, mengelak anggapan pungutan tersebut legal. Padahal dia mengaku bahwa bukti SK tidak ada dan hanya bersifat konvensi (kesepakatan pihak Dekanat dan TU).
Ketika Hawe Pos mengkonfirmasi kepada Kepala Bagian keuangan TU, Bambang, ia menolak diwawancarai dengan dalih dia tidak mengelola dana tersebut." Dana tersebut langsung dipegang oleh staf TU sendiri," tegasnya.
Dari keterangan Sunarno, salah satu karyawan TU, dana yang terkumpul dari stempel legalisir ijazah bisa mencapai Rp 700 ribu per bulan. Sedang menurut Sukasmi, dari Bagian Pengajaran, bisa terkumpul sebesar Rp 50 ribu per bulan dari pengurusan transkip nilai. Mengenai penggunaan dana tersebut, Sunarno mengatakan bahwa dana tersebut adalah sebagai imbalan atas jasa petugas TU. Pasalnya tidak ada dana kesejahteraan dari Fakultas. Dana yang terkumpul akan dibagikan kepada staf TU. Drs. Sunarwoto M.Ed juga menjelaskan bahwa dana tersebut adalah uang lelah. Jadi tidak perlu ada pembukuan.
"Bisa buat beli rokok-lah," katanya.
Lain halnya dengan Sukasmi yang membantah dana tersebut adalah sebagai ganti cetak transkip nilai. "Sebetulnya dana dari Fakultas ada tetapi tidak mencukupi," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mustofa, ketua BEM FS, menyatakan ketidaksepakatannya. Menurutnya pungutan tersebut diputuskan secara sepihak dari pihak dekanat dan TU tanpa melibatkan mahasiswa.
"Mereka hanya memandang secara subyektif untuk kepentingan mereka sendiri. Seharusnya dana legalisir serta transkip harus sudah ada dari SPP sebagai dana fasilitas kampus. Bahkan setahu saya di universitas lain pun tidak dipungut biaya. Mereka sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa," keluhnya panjang lebar. Johan, alumnus mahasiswa Sejarah '94, sependapat dengan Mushtofa. Ia menambahkan bahwa untuk pungutan tersebut diperlukan keterbukaan informasi serta melibatkan mahasiswa dalam mengambil keputusan. *(Iqoh/Leny) --->tulisan ini telah dimuat di Hawe Pos edisi cetak VII/7-20 April 2003<---


Back Home

 
 
Komentar, kritik, saran, atau masukan dari anda tentang tulisan di atas dapat anda samapaikan dan tuliskan langsung di sini dan hasilnya juga langsung dapat anda lihat!

[ Tulis Komentar] [ Lihat Komentar]